Proyek Ibu Kota baru jalan terus, TNI-Polri siap pindah duluan ke Kalimantan
Desain Ibu kota baru dirancang oleh seniman Nyoman Nuarta yang merupakan pemenang sayembara Istana Garuda Ibu Kota Baru.
Presiden Joko Widodo memastikan bahwa proyek pembangunan ibu kota negara baru di Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur akan terus berjalan.
Jokowi menyampaikan hal itu saat bertemu dengan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dan sejumlah pengusaha yang tergabung dalam Kamar Dagang dan Industri Indonesia (Kadin), Asosiasi Pengelola Pusat Belanja Indonesia (APPBI), dan Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia (Aprindo) di Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (8/9/2021).
“Disampaikan oleh Bapak Presiden terkait dengan pembangunan ibu kota baru yang perencanaanya akan terus dilaksanakan,” kata Menko Airlangga usai pertemuan.
Airlangga mengatakan, saat ini pemerintah dan DPR tengah menyiapkan undang-undang terkait ibu kota negara baru. Meski rencana proyek tersebut dipastikan terus berjalan, kata Airlangga, pemindahan ibu kota butuh waktu yang tidak sebentar.
“Pengembangan ini akan dilakukan dalam 15 tahun sampai 20 tahun ke depan,” ujarnya.
Deputi Bidang Pengembangan Regional Kementerian PPN/Bappenas Rudy Soeprihadi Prawiradinata mengungkapkan, pembahasan RAPBN 2022 masih akan bergulir hingga November 2021, namun jika memang anggaran tersebut tidak disiapkan, pembangunan dimungkinkan dengan melibatkan swasta.
Seperti diketahui, dalam dokumen RPJMN 2020-2024 yang diperoleh CNBC Indonesia, pembangunan Ibu Kota Negara ini akan memakan biaya Rp 466,98 triliun.
Secara rinci, APBN akan membiayai Rp 91,29 triliun dan melalui KPBU (Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha) Rp 252,46 triliun. Adapun pendanaan dari Badan Usaha ditargetkan Rp 123,23 triliun.
Rudy mengatakan jika RUU Pemindahan IKN bisa segera disahkan, maka pada 2022 sudah bisa dibangun kantor pemerintahan dan Istana Kepresidenan.
Dia juga menambahkan bahwa TNI dan Polri dimungkinkan sebagai yang pertama untuk pindah dulu ke ibukota baru Kalimantan Timur pada 2023 mendatang. Hal ini bertujuan untuk memastikan keamanan lokasi.
“IKN itu salah satu game changer mendorong perekonomian. Kalau bergerak, semua ekonomi akan bergerak. Kesempatan kerja bergerak, yang dulu lepas kerjaan bisa cari kerja di situ. Rp 1 triliun konstruksi bisa menyerap 13.000 tenaga kerja. Semua harus berjalan seimbang,” jelas Rudy lagi.
Sumber :
Kompas.com & CNBC Indonesia
